Di singgung melalui kaos, NSA geram

JASA SABLON KAOS – Badan keamanan nasional (NSA – national security agency) dan departemen keamanan dalam negeri (DHS) amerika Serikat sudah mengancam akan mengajukan gugatan hukum untuk menghentikan penjualan kaos kaos yang menghina dua lembaga pemerintah yang berkuasa ini.

Tetapi para pembuat kaos mengatakan NSA dan DHS merupakan pihak-pihak yang sudah melanggar hukum sebab menyerang kebebasan berbicara, salah satu pilar masyarakat demokratis.

Hakimlah yang akan memutuskan Siapa yang benar.

Salah satu kaos menyebut NSA ” the only part of government that actually ListenS – satu-satunya lembaga pemerintah yang benar-benar mendengarkan ” sebuah candaan yang menyindir program pengintaian NSA yang kontroversial.

NSA pun diplesetkan no secret anymore – bukan rahasia lagi dan Nobody’s secure anymore – tidak seorangpun yang akan aman lagi.

Parodi lain menunjukkan logo DHS, yang ditulis ulang menjadi ” department of Homeland Stupidity ” (departemen kebodohan dalam luar negeri)

Para pejabat lembaga-lembaga tersebut sudah mengirimkan surat-surat bernada keras untuk percetakan yang membuat dan mendistribusikan desain-desain ini, menuntut mereka untuk menghentikan segera prosesnya, menurut perancang kaos dan mcCall. (Baca juga : harga jasa sablon kaos di bandung)

Dia menuliskan surat-surat itu menguntip undang-undang federal yang melarang penggunaan tanpa izin atau perusakan logo-logo pemerintah.

McCall mengatakan tuntutan itu melanggar kebebasan berbicara yang dijamin oleh Konstitusi AS.

“Kami ingin ada kejelasan dalam undang-undang tersebut, namun juga ingin menegaskan fakta bahwa kritikan, dalam hal ini parodi mengenai pemerintah, adalah dibenarkan dan sama sekali bukan tindakan kriminal,” ujar McCall.

Pengacara Paul Levy yang membela desainer kaus tersebut mengatakan pesan-pesan dalam kaus-kaus tersebut adalah satir, dan itu bagian dari debat mengenai peran dan perilaku pemerintah.

“Saya kira jelas bahwa rancangan-rancangan yang dibuat McCall adalah pidato politik yang dilindungi,” ujar Levy, yang bekerja untuk kelompok advokasi Public Citizen.

Profesor hukum Tim Zick dari College of William and Mary mengatakan kebebasan berbicara adalah fundamental bagi demokrasi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *